• (021) 5994156

  • Tanggal: 03-05-2021 07:42
  • Organisasi Pengusul: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Judul
Kajian Pengembangan Potensi Kerjasama Daerah Wilayah Perbatasan 2018


Identifikasi Masalah
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah mengamanatkan kerjasama daerah dalam rangka optmalisasi peran pemerntah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam menjalankan fungsi otonomi daerah. Salah satu strategi yang ditempuh disini adalah dengan mengembangkan pola kerjasama. Selain karena keterbatasan sumber daya, urgensi penyelenggaraan kerjasama juga didorong oleh adanya perkembangan dinamka kehidupan masyarakat yang semakin tinggi. Sebagai akibat dari dinamika masyarakat yang tinggi tadi, interaksi masyarakat di bidang-bidang ekonomi, sosial, administrasi telah melebar hingga melewati batas daerah yang bersangkutan. Adanya keterkaitan (interconnection) dan saling ketergantungan (interdependence) antara pemerntah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya dalam penyelenggaraan urusan dan/atau kewenangan tertentu. Dengan demikian, kerjasama antar daerah merupakan keniscayaan dalam manajemen pemerintahan daerah pada masa mendatang.


Tujuan
1. Terpenuhinya kerjasama antar wilayah. 2. Meningkatkan Potensi Daerah perbatasan dalam upaya meningkatkan kegiatan daerah dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Tenaga Kerja, KM/UMK, Infrastruktur, Pariwisata dan Budaya. 3. Memperoleh pelayanan atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau dengan biaya tinggi. 4. Mengembangkan kreatifitas usaha. 5. Percepatan pembangunan daerah perbatasan. 6. Meningkatkan ekonomi daerah perbatasan.


Status
Verifikasi